AD / ART Perhumas

ANGGARAN DASAR

PERHUMAS INDONESIA


BAB 1

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA & WAKTU

Organisasi ini bernama “PERHIMPUNAN HUBUNGAN MASYARAKAT INDONESIA” disingkat PERHUMAS INDONESIA. PERHUMAS INDONESIA didirikan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 1972 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

Pasal 2

TEMPAT KEDUDUKAN

Badan Pengurus Pusat PERHUMAS INDONESIA berkedudukan di Republik Indonesia dengan dilengkapi Badan Pengurus Cabang di tingkat kota / kabupaten di Indonesia

BAB II

LANDASAN,ASAS DAN PRINSIP


Pasal 3

LANDASAN

PERHUMAS INDONESIA berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 4

ASAS

PERHUMAS INDONESIA berdasarkan independensi, profesionalisme dan non partisan

Pasal 5

PRINSIP

PERHUMAS INDONESIA menganut prinsip :

  1. Keanggotaaan bersifat sukarela
  2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

BAB III

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 6

TUJUAN

PERHUMAS INDONESIA bertujuan :

  1. Meningkatkan kemampuan & keterampilan para anggota
  2. Menyelenggarakan hubungan dengan organisasi-organisasi yang serumpun di bidang hubungan masyarakat dan oraganisasi-organisasi yang lainya di dalam maupun di luar negri

Pasal 7

KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, PERHUMAS INDONESIA melakukan kegiatan :

  1. Mentaati dan mengembangkan Kode Etik Profesi PERHUMAS INDONESIA
  2. Turut berkontribusi dalam mengembangkan Kode Etik  organisasi profesi di dalam maupun diluar negri

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 8

Struktutr organisasi PERHUMAS INDONESIA terdiri dari:

  1. Musyawarah Nasional PERHUMAS INDONESIA
  2. Musyawarah Cabang PERHUMAS INDONESIA
  3. Dewan Kehormatan
  4. Penasehat
  5. Badan Pengurus Pusat PERHUMAS INDONESIA (BPP PERHUMAS INDONESIA)
  6. Badan Pengurus Cabang Anggota Muda PERHUMAS INDONESIA (BPP-AM PERHUMAS INDONESIA)

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Keanggotaan PERHUMAS INDONESIA terdiri dari :

  1. 1. Anggota Muda, yakni warga Negara Indonesia atau warga Negara asing yang berdomisili di Indonesia. Sedang belajar pada salah satu lembaga pendidikan atau mereka sedang mempersiapkan diri dalam karir humas
  2. 2. Anggota Biasa, yakni warga Negara Indonesia mempunyai profesi dibidang humas
  3. 3. Anggota Lestari, yakni anggota PERHUMAS INDONESIA yang sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun menjadi anggota PERHUMAS INDONESIA
  4. 4. Anggota Kehormatan, yakni seseorang yang telah berjasa terhadap perkembangan profesi humas di Indonesia atau kepada PERHUMAS INDONESIA

Pasal 10

PENERIMAAN KEANGGOTAAN

Penerimaan Anggota :

  1. Penerimaan dan penggolongan keanggotaan dilaksanakan oleh BPC PERHUMAS berhak mengeluarkan kartu anggota
  2. Nama-nama anggota yang telah disetujui BPC dikirimkan ke BPP untuk dilaporkan
  3. Anggota kehormatan, anggota lestari diusulkan oleh BPC PERHUMAS INDONESIA dan ditetapkan oleh BPP PERHUMAS INDONESIA

Pasal 11

PENGAKHIRAN KEANGGOTAAN

Pengakhiran keanggotaan:

  1. Atas permintaan sendiri
  2. Meninggal dunia
  3. Melanggar Kode Etik PERHUMAS INDONESIA
  4. Terkena vonis pidana, sama atau lebih dari lima tahun

BAB VI

KEKAYAAN

Pasal 12

  1. Kekayaan PERHUMAS INDONESIA terdiri dari harta yang bergerak maupun tidak bergerak
  2. Kekayaan PERHUMAS INDONESIA diperoleh dari :
    1. Iuran Anggota
    2. Sumbangan yang tidak mengikat
    3. Usaha-usaha lain yang sah

BAB VII

HAL-HAL LAIN

Pasal 13

  1. Hal-hal lain yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi yang diputuskan BPP PERHUMAS INDONESIA
  2. Perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan oleh Musyawarah Nasional PERHUMAS INDONESIA
  3. Anggaran Dasar PERHUMAS diperbaiki untuk pertama kalinya 1 Desember 1989 yang dilaksanakan melalui referendum dan disempurnakan oleh BPP PERHUMAS tanggal 21 April 1993. Kemudian disempurnakan dan disahkan pada Musyawarah Nasional PERHUMAs tanggal 22 September 2000 di Bandung
  4. Anggaran Dasar PERHUMAS INDONESIA disempurnakan dan dibuat Anggaran Rumah Tangganya pada tanggal 13 September 2003 di Bandung. Berdasarkan amanat Musyawarah Nasional PERHUMAS INDONESIA tahun 2002 di Jakarta
  5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERHUMAS INDONESIA diberlakukan pada Musyawarah Nasional PERHUMAS INDONESIA pada tahun 2004

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERHUMAS INDONESIA

BAB I

KEPENGURUSAN:

MUNAS DAN MUSCAB PERHUMAS INDONESIA

Pasal 1

MUNAS PERHUMAS INDONESIA

  1. 1. Musyawarah Nasional PERHUMAS INDONESIA atau di singkat MUNAS PERHUMAS INDONESIA adalah forum/kekuasaan tertinggi organisasi PERHUMAS INDONESIA
  2. 2. MUNAS PERHUMAS INDONESIA diadakan antara lain:
    1. Pemilihan Ketua Umum BPP PERHUMAS INDONESIA (sekaligus sebagai Formatur Tunggal)
    2. Mengesahkan :

(1)  Laporan Kerja atau Pertanggung jawaban BPP PERHUMAS INDONESIA,

(2)  Menyempurnakan dan mengesahkan AD & ART PERHUMAS INDONESIA, Anggota Kehormatan, dan Ketua Umum PERHUMAS INDONESIA

  1. 3. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Kehormatan PERHUMAS INDONESIA, Anggota Kehormatan, dan Ketua Umum PERHUMAS INDONESIA
  2. 4. Hak suara Musyawarah Nasional PERHUMAS INDONESIA terdiri dari :
    1. 3 (tiga) wakil Dewan Kehormatan PERHUMAS INDONESIA
    2. 5 (lima) wakil Badan Pengurus Pusat PERHUMAS INDONESIA
    3. 2 (dua) wakil setiap Badan Pengurus Cabang PERHUMAS INDONESIA atau bersifat proposional yang tergantung banyaknya jumlah anggota setiap cabang
  3. 5. MUNAS PERHUMAS INDONESIA diselenggarakan minimal 3 (tiga) tahun sekali, dengan penanggung jawab penyelenggara BPP PERHUMAS INDONESIA
  4. 6. Pimpinan Sidang MUNAS PERHUMAS INDONESIA terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh forum MUNAS PERHUMAS INDONESIA
  5. 7. MUNAS PERHUMAS INDONESIA dapat diadakan karena :
    1. Habis masa jabatan Pengurus BPP PERHUMAS INDONESIA
    2. Permintaan Dewan Kehormatan PERHUMAS INDONESIA
    3. Permintaan sedikitnya 5 (lima) BPC PERHUMAS INDONESIA
  6. 8. MUNAS PERHUMAS INDONESIA, bila dipandang perlu dapat diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau disingkat MUNASLUB PERHUMAS INDONESIA, yang diadakan atas permintaan :
    1. Dewan Kehormatan PERHUMAS INDONESIA
    2. BPP PERHUMAS INDONESIA
    3. Sedikitnya 5 (Lima) BPC PERHUMAS INDONESIA
  7. 9. Kuorum MUNAS PERHUMAS INDONESIA adalah dua pertiga dari jumlah yang berhak member suara. Bilamana tidak mencapai kuorum, sidang ditunda 10 menit dan dibuka kembali sidang tersebut untuk disepakati dengan jumlah yang berhak memberi suara setengah ditambah satu. Bilamana tidak kuorum juga, sidang ditunda lagi 10 menit. Dibuka kembali untuk dinyatakan berapapun jumlahnya peserta disetujui tidaknya bahwa sidang berlangsung terus atau ditunda

10. Keputusan MUNAS PERHUMAS INDONESIA

  1. Keputusan MUNAS PERHUMAS INDONESIA ditentukan oleh Musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak yang sah
  2. Bilamana terdapat suara yang sama bagi dua calon Ketua Umum, maka pemungutan suara harus diulang
  3. Pemungutan suara dilakukan secara tertulis dan rahasia
  4. Bilamana MUNAS PERHUMAS INDONESIA tidak dapat dilaksanakan maka pengambilan dan pengesahan keputusan dapat dilaksanakan melalui Referendum yang diselenggarakan oleh BPP PERHUMAS INDONESIA

11. Anggota PERHUMAS INDONESIA berhak hadir dalam MUNAS PERHUMAS INDONESIA selaku peninjau, dapat berbicara atas seijin Pimpinan Sidang (Ketua, Wakil Ketua dan Sekertaris)

Pasal 2

MUSCAB PERHUMAS INDONESIA

  1. Musyawarah Cabang PERHUMAS INDONESIA atau disingkat MUSCAB PERHUMAS INDONESIA diadakan antara lain :
    1. Sebagai forum / kekuasaan tertinggi di tingkat BPC PERHUMAS INDONESIA
    2. Pemilihan Ketua BPC (sekaligus Formatur Tunggal)
    3. Mengesahkan :

(1)  Laporan Kerja atau Pertanggung-jawaban BPC PERHUMAS INDONESIA

(2)  Program Kerja dan Rancangan Anggaran BPC PERHUMAS INDONESIA

  1. MUSCAB PERHUMAS INDONESIA terdiri dari seluruh anggota PERHUMAS INDONESIA di wilayah cabang yang bersangkutan dan perwakilan dari BPP PERHUMAS INDONESIA (paling banyak 3 orang)
  2. MUSCAB PERHUMAS INDONESIA diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali dengan penyelenggara dan penanggung jawab adalah BPC PERHUMAS INDONESIA
  3. Pimpinan Sidang MUSCAB PERHUMAS INDONESIA terdiri dari Ketua dan Sekertaris yang dipilih dari dan oleh peserta MUSCAB PERHUMAS INDONESIA da perwakilan dari BPP PERHUMAS INDONESIA (paling banyak tiga orang)
  4. MUSCAB PERHUMAS INDONESIA dapat diadakan karena :
    1. Habis masa jabatan Pengurus BPC PERHUMAS INDONESIA
    2. Permintaan BPP PERHUMAS INDONESIA
    3. Permintaan BPC PERHUMAS INDONESIA
    4. Sedikitnya oleh 5 (lima) anggota Pratama dari wilayah cabang PERHUMAS INDONESIA yang bersangkutan
  5. Kuorum MUNAS PERHUMAS INDONESIA adalah dua pertiga dari jumlah yang berhak memberi suara. Bilamana tidak mencapai kuorum, sidang ditunda 10 menit dan dibuka kembali sidang tersebut untuk disepakati dengan jumlah yang berhak member suara setengah ditambah satu. Bilamana tidak kuorum juga , sidang ditunda 10 menit lagi. Dibuka kembali untuk dinyatakan berapapun jumlahnya untuk disetujui bisa berlangsung tidaknya sidang tersebut
  6. Keputusan MUSCAB PERHUMAS INDONESIA:
    1. Keputusan MUSCAB PERHUMAS INDONESIA ditentukan oleh Musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak yang sah
    2. Bilamana terdapat suara yang sama bagi dua calon Ketua, maka pemungutan suara harus diulang
    3. Pemungutan suara dilakukan secara tertulis dan rahasia
    4. Bilamana MUSCAB PERHUMAS INDONESIA tidak dapat dilakasanakan maka pengambilan dan pengesahan keputusan dapat dilakukan melalui Referendum oleh BPC PERHUMAS INDONESIA
    5. Peserta MUSCAB PERHUMAS INDONESIA non anggota berhak hadir dalam MUSCAB PERHUMAS INDONESIA selaku peninjau, dapat berbicara atas seijin Pimpinan Sidang (Ketua dan Sekeretaris)

BAB II

KEPENGURUSAN:

ORAGANISASI PERHUMAS INDONESIA

Pasal 3

DEWAN KEHORMATAN

Dewan Kehormatan PERHUMAS INDONESIA :

  1. Dean Kehormatan PERHUMAS INDONESIA merupakan lembaga pelengkap yang berfungsi sebagai lembaga konsultatif dan pertimbangan PERHUMAS INDONESIA dalam aspek-aspek profesi, praktik dank kode etik profesi, dan berwenang mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan oleh BPP PERHUMAS INDONESIA. Keputusan-keputusan yang diambil wajib dilaksanakan oleh BPP PERHUMAS INDONESIA, BPC PERHUMAS INDONESIA, dan seluruh anggota PERHUMAS INDONESIA
  2. Dewan Kehormatan PERHUMAS INDONESIA bertugas pokok untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam profesi dan praktisi Humas di Indonesia dan organisasi PERHUMAS INDONESIA berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERHUMAS INDONESIA, Kode Etik Kehumasan Indonesia serta Kode Etik Internasional Public Relations Association (IPRA) dan Kode Etik Humas lainnya
  3. Dewan Kehormatan PERHUMAS INDONESIA terdiri dari 7 (tujuh) Anggota Lestari PERHUMAS INDONESIA, yang bersedia diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Nasional PERHUMAS INDONESIA atau mengundurkan diri atau tutup usia

Pasal 4

PENASEHAT

Penasehat PERHUMAS INDONESIA :

  1. Penasehat PERHUMAS INDONESIA merupakan fungsi pelengkap organisasi PERHUMAS INDONESIA baik tingkat pusat maupun cabang
  2. Penasehat PERHUMAS INDONESIA adalah mantan Ketua Umum dan Ketua BPC serta perorangan baik anggota maupun bukan anggota PERHUMAS INDONESIA yang diangkat dan diberhentikan oleh BPP PERHUMAS INDONESIA atau  BPC PERHUMAS INDONESIA
  3. Penasehat PERHUMAS INDONESIA berhak memberikan saran-saran demi perkembangan profesi dan praktik Humas serta oraganisasi PERHUMAS INDONESIA baik diminta atau tidak

Pasal 5

BADAN PENGURUS PUSAT

Badan Pengurus Pusat PERHUMAS INDONESIA (BPP PERHUMAS INDONESIA) :

  1. Pimpinan PERHUMAS INDONESIA sehari-hari dilaksanakan oleh BPP PERHUMAS INDONESIA
  2. Ketua Umum BPP PERHUMAS INDONESIA dipilih, diangkat, dan diberhentikan dan disahkan oleh Musyawarah Nasional PERHUMAS INDONESIA dan bertugas untuk masa jabatan 3 (tiga) tiga tahun dan dapat dipilih kembali setelah masa jabatan berakhir
  3. Ketua Umum BPP PERHUMAS INDONESIA berhak mengangkat dan memberhentikan jabatan-jabatan pengurus yang terdiri dari :
    1. Minimum 2 (dua) Wakil Ketua Umun
    2. Seorang Bendahara Umum
    3. Seorang Sekertaris Umum
    4. Minimun seorang Wakil Bendahara Umum
    5. Minimum seorang Wakil Sekertaris Umum
    6. Beberapa Ketua Bidang
    7. Beberapa Wakil Ketua atau Anggota Bidang
    8. Beberapa Komisaris
    9. Sejumlah Anggota Pengurus sesuai kebutuhan
  4. Dalam hal Musyawarah Nasional PERHUMAS INDONESIA tidak berhasil memilih Ketua Umum Terpilih, maka kegiatan organisasi akan dipimpin oleh Presidium yang dibentuk oleh MUNAS PERHUMAS INDONESIA yang akan memilih, mengangkat dan mensahkan Ketua Umum Baru selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan
  5. BPP PERHUMAS INDONESIA berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota PERHUMAS INDONESIA, kecuali Anggota Kehormatan

Pasal 6

BADAN PENGURUS CABANG

Badan Pengurus Cabang PERHUMAS INDONESIA (BPC PERHUMAS INDONESIA) :

  1. BPC PERHUMAS INDONESIA dapat didirikan diseluruh Indonesia di wilayah yang mempunyai sedikitnya 10 (sepuluh) Anggota Biasa
  2. Ketua BPC PERHUMAS INDONESIA dipilih oleh Musyawarah Cabang dan bertugas untuk masa 3(tiga) tahun dan dapat dipilih kembali setelah masa jabatan berakhir
  3. Ketua BPC PERHUMAS INDONESIA berhak mengangkat dan memberhentikan jabatan-jabatan Pengurus yang terdiri dari :
    1. Minimum seorang Wakil Ketua
    2. Seorang Bendahara
    3. Seorang Sekretaris
    4. Seorang Wakil Bendahara
    5. Seorang Wakil Sekretaris
    6. Beberapa Ketua Bidang
    7. Beberapa Wakil Ketua atau Anggota Bidang Pengurus lainnya sesuai kebutuhan
  4. Pengurus BPC PERHUMAS INDONESIA  disahkan oleh BPP PERHUMAS INDONESIA
  5. Ketua BPC PERHUMAS INDONESIA berhak hadir pada rapat-rapat BPP PERHUMAS INDONESIA

Pasal 7

BADAN PENGURUS CABANG ANGGOTA MUDA

Badan Pengurus Anggota Muda PERHUMAS INDONESIA (BPC-AM PERHUMAS INDONESIA):

  1. Dengan sedikitnya 25 (dua puluh lima) anggota Muda BPC-AM PERHUMAS INDONESIA dapat dibentuk sesuai kebutuhan sebagai pelengkap organisasi BPP dan BPC PERHUMAS INDONESIA
  2. Pengurus BPC-AM PERHUMAS INDONESIA diangkat dan disahkan oleh BPP  atau BPC PERHUMAS INDONESIA
  3. Ketua BPC-AM PERHUMAS INDONESIA berhak hadir pada rapt-rapat BPC dan BPP PERHUMAS INDONESIA
  4. Rapat-rapat Anggota Muda dan Pengurus BPC-AM PERHUMAS INDONESIA dapat diselenggarakan sesuai ketentuan Tata Tertib yang mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERHUMAS INDONESIA

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

PENGURUS

  1. Dewan Kehormatan dan Penasehat PERHUMAS INDONESIA memberikan pertimbangan dan saran kepada BPP atau BPC PERHUMAS INDONESIA
  2. BPP PERHUMAS INDONESIA memimpin dan melaksanakan Program Kerja yang ditetapkan oleh MUNAS PERHUMAS INDONESIA
  3. Pengurus Cabang memimpin dan melaksanakan Program Kerja Cabang yang ditetapkan oleh MUSCAB PERHUMAS INDONESIA
  4. Dewan Kehormatan, Penasehat, BPP, BPC, BPC-AM mentaati dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PERHUMAS INDONESIA, serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi
  5. BPP, BPC, DAN BPC-AM menjaga dan memelihara terlaksananya semua ketentuan yang dikeluarkan oleh organisasi
  6. BPP, BPC, DAN BPC-AM mewakili organisasi sehari-hari baik kedalam maupun ke luar
  7. BPP PERHUMAS INDONESIA bertanggung  jawab kepada MUNAS PERHUMAS INDONESIA, BPC PERHUMAS INDONESIA bertanggung jawab kepada MUSCAB PERHUMAS INDONESIA
  8. BPC berkewajiban memberikan laporan tentang perkembangan cabang kepada BPP sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun
  9. BPP menentukan lambang organisasi, stempel/cap, kartu tanda anggota dan papan nama yang disahkan oleh MUNAS PERHUMAS INDONESIA

Pasal 9

  1. Anggota Biasa mempunyai hak biacara, hak suara, hak dipilih dan hak memilih
  2. Anggota Muda, Anggota Kehormatan dan Anggota Lestari hanya mempunyai hak bicara
  3. Hak Suara dan hak memilih tidak dapat di wakilkan
  4. Pada waktu diterima menjadi anggota diwajibkan membayar Iuran Anggota untuk satu tahun. Besarnya Iuran Anggota ditetapkan oleh BPP PERHUMAS INDONESIA
  5. Mentaati segala ketentuan / peraturan organisasi
  6. Memiliki Kartu Anggota yang di keluarkan oleh BPP PERHUMAS INDONESIA sesuai dengan status keanggotaanya

BAB IV

KEKAYAAN

Pasal 10

  1. Kekayaan PERHUMAS INDONESIA terdiri dari harta yang bergerak dan tidak bergerak
  2. Keuangan PERHUMAS INDONESIA diperoleh dari :
    1. Iuran Anggota
    2. Sumbangan yang tidak mengikat
    3. Usaha-usaha yang sah
  3. PERHUMAS INDONESIA dapat mendirikan yayasan antara lain berfungsi dalam kegiatan pengembangan profesi, praktek, program ilmu, ketrampilan Humas, sejalan dengan program BPP  dan BPC

BAB V

ANUGERAH PERHUMAS INDONESIA

Pasal 11

  1. Anugerah PERHUMAS INDONESIA adalah Penghargaan Tertinggi PERHUMAS INDONESIA kepada perorangan dan lembaga yang dinilai berprestasi, berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, profesi, praktek, dan organisasi dalam bidang Humas di Indonesia. Organisasi PERHUMAS INDONESIA, serta citra/ nama baik/ harkat/ martabat bangsa dan Negara dan masyarakat Indonesia. Anugerah Humas diberikan tiap tahun
  2. Penilaian dan evaluasi kepada penerima anugerah PERHUMAS INDONESIA dilakukan oleh Dewan Juri yang dibentuk oleh BPP PERHUMAS INDONESIA
  3. Kategori Anugerah PERHUMAS INDONESIA minimum adalah sebagai berikut :
    1. Perorangan, meliputi:

(1)  Tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan pemerintah dan swasta

(2)  Bidang pengembangan ilmu humas/ komunikasi

(3)  Bidang pengembangan profesi

(4)  Bidang pendidikan dan Ketrampilan khusus

(5)  Bidang Pengembangan praktek dan program humas

(6)  Bidang pengembangan organisasi humas atau PERHUMAS INDONESIA

  1. Lembaga-lembaga meliputi:

(1)  Kalangan Pemerintah

(2)  Kalangan swasta

(3)  Kalangan media masa harian

(4)  Kalangan media elektronik (Radio, Televisi, web)

(5)  Kalangan media massa majalah

(6)  Kalangan media massa tabloid

(7)  Kalangan konsultan humas

(8)  Kalangan pendidikan tinggi

(9)  Kalangan pendidikan ketrampilan/ kejuruan

Powered by PERUHMAS | Designed by: penny auctions | Thanks to credit repair, seo services and st louis seo