Satu lagi hadir buku tentang praktik kehumasan di Indonesia. Namun, kali ini dapat dikatakan, buku ini adalah buku pertama dan masih satu-satunya yang meneropong praktik PR di kementerian/lembaga (K/L) selama 20 tahun terakhir ini. Buku bertajuk PR ini Government: Bunga Rampai Program Kehumasan Pemerintah ini adalah ulasan pengalaman Bamboedoea Komunikasi dalam mengelola humas di 20 Kementerian/Lembaga yang ada di Indonesia. Buku ini memaparkan bagaimana upaya sebuah Konsultan PR profesional merubah paradigma humas pemerintah yang selama ini dianggap ‘tidak penting’ menjadi yang terdepan utamanya dalam meningkatkan citra dan reputasi K/L di mana mereka bertugas.
Menurut CEO Bamboedoea Heri Rakhmadi, buku ini sengaja memberi judul “PR in Government” dengan tujuan yang sederhana yakni menawarkan suatu model implementasi humas pemerintah (Government Public Relations) yang selama ini memang kami nilai perlu diperkuat lantaran posisi humas pemerintah yang selalu tertinggal dalam melakukan komunikasi publik. “Karena itu, para pimpinan atau pejabat yang diberi tanggung jawab mengelola program-program humas pemerintah tidak perlu ragu untuk membangun sinergi dengan siapapun agar humas pemerintah tidak lagi ketinggalan kereta,” ujarnya dalam peluncuran Buku PR ini Government: Bunga Rampai Program Kehumasan Pemerintah di Wisma Antara, Jakarta (17/02).
Dirjen Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Freddy H Tulung yang hadir dalam peluncuran mengatakan, bahwa bagi lembaga pemerintahan, menjaga reputasi atau nama baik merupakan keharusan agar publik senantiasa percaya terhadap kinerjanya. Di sinilah humas atau public relations berperan strategis. Dari sisi kehumasan, ada banyak hal teknis yang bisa dilakukan. “Di buku ini, Bamboedoea memaparkan detailnya dalam data, angka, dan foto,” ujar Freddy.
Sementera, menurut Direktur Pemberitaan Metro TV Suryopratomo, di era yang semakin terbuka dan masyarakat mempunyai kebebasan untuk menyatakan pendapat, seharusnya upaya untuk mengomunikasikan kebijakan yang hendak ditempuh, semakin intensif dilakukan. Bahkan pemerintah harus semakin cermat dalam membangun komunikasi, karena masyarakat sekarang lebih kritis sehingga harus ada upaya ekstrakeras untuk bisa meyakinkan masyarakat. Di sinilah buku ini menjadi relevan untuk menjelaskan pentingnya pemerintah membangun komunikasi,” tutur Freddy.
Dalam buku yang diberi pengantar oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Freddy H Tulung dan Direktur Pemberitaan Metro TV Suryopratomo dan disertai komentar 20 tokoh diantaranya Ketua DPD Irman Gusman; Ketua KPU Husni Kamil Manik; Mustafa Abubakar (Menteri BUMN 2009-2011); Hamid Awaluddin (Menkumham 2004-2007); Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara); Arifin Asydhad (Pemred detik.com); Usman Kansong (Direktur Pemberitaan Media Grup); dan Agung Laksamana (Ketua BPP Perhumas) ini banyak terdapat pelajaran dan pengalaman yang bisa dipetik terutama oleh para pelaku humas pemerintah bagaimana menjadi humas yang efektif dan menjadi garda terdepan institusinya masing-masing.
