Jakarta, 3 Agustus 2016 – Bertempat di Gedung Kementrian Perindustrian acara Kuliah Umum Kehumasan yang diselenggarakan oleh Biro Humas Kemenperin ini bertemakan “Bicara Industri Melalui Komunikasi Publik Yang Lebih Baik” ini dibuka oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dalam sambutannya menyampaikan penyelenggaraan komunikasi publik yang terintegrasi, progresif, dan terkoordinasi dengan baik adalah cita-cita kita semua untuk mewujudkan clean government dan good governance dalam praktik Government Public Relations (GPR).
Dalam Kuliah Umum Kehumasan ini, Kemenperin mengundang Menteri Kominfo Bapak Rudiantara, Ketua Umum BPP PERHUMAS Bapak Agung Laksamana dan Stafsus Presiden Bid. Komunikasi Bapak Johan Budi SP.
Menteri Rudiantara mengakui, tantangan kehumasan terdapat pada penciptaan dan harmonisasi hubungan dengan banyak dan beragamnya media serta pemangku kepentingan. Dalam relasi tersebut, pencapaian program prioritas dan target kinerja perlu disampaikan kepada publik secara berkelanjutan.
Menurut Johan Budi, pelaksanaan GPR sebagai upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Public Trust atau kepercayaan publik merupakan tujuan utama penyelenggaraan GPR. Oleh karena itu, perlunya proses membangun public trust yang bisa menjadi pembelajaran bagi lembaga pemerintah khususnya Kemenperin.
Sedangkan Ketua Umum BPP PERHUMAS mengingatkan, pemegang fungsi kehumasan seringkali menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia dan akses langsung kepada pimpinan dalam hal otorisasi terhadap isu tertentu. Untuk menghindari pola business as usual pada fungsi Kehumasan, dibutuhkan kompetensi yang memadai dan komitmen yang kuat.
